Menimbang Presiden Pilihan “Last Minute”

Oleh: Ahmad Zia Khakim, S.H.

Presiden PIR 34


Sebelum-sebelumnya tidak pernah panggung pemilihan presiden begitu riuh dan panas seperti sekarang, agama menjadi sorotan paling tajam pasalnya keterlibatanya para Ulama’/ Pemuka agama di kubu kosong satu maupun kosong dua, keduanya memiliki peran untuk mendongkrak para pemillih umat islam Indonesia yang notabennya penduduk nomer satu secara kuantitas, selain itu Jokowi dan Prabowo telah membelah masyarakat secara diametral: “kami” dan “kamu”. 

Polarisasi kian menghebat di penghujung tanggal 17 April 2019, jejaring media sesak dengan infomasi saling membanggakan dan unjuk kekuatan masing-masing kandidat, Facebook, Twitter, youtube, Part dan Instagram, line, menjadikan ruang media sebagai medan pertempuran akhir di last minute pertandingan tak kenal waktu dan tempat. Setiap detik, setiap menit, 24 jam sehari, nitizen-warga dunia maya dari berbagai penjuru meneriakkan pendapat: dukungan, pujian, kritikan, cacian, hinaan, bahkan fitnah. Informasi dan disinformasi memenuhi udara. Publik mungkin sudah menetapkan hati perihal kandidat yang akan mereka pilih setidaknya ancar-ancar tapi dasarnya tak melulu akal sehat dan informasi tepat. 

Membedah kandidat dari berbagai sisi, harus diakui, tak satupun calon memenuhi syarat sebagai pemimpin yang ideal, tak ada paket pemimpin yang komplet bervisi jauh ke depan, komunikator andal berkarisma, dan eksekutor tangguh di segala lini. Pemimpin ideal seperti itu tidak ada, mungkin tidak pernah ada. 

Prabowo Subianto, misalnya ditabalkan pendukungnya sebagai orator ulung, Ia mungkin berhasil memotret dirinya sebagai pemimpin yang tegas. Tapi ia tidak pernah mempraktekkan sikap tegas itu dalam sebuah birokrasi sipil yang plural dan kompleks. Ia dicibir sebagai pemimpin yang pandai memberi instruksi, Let’s See. Apakah benar? 

Tak sedikit, Jedral yang menjadi kepala negara. Sebagian mereka menempuhnya melalui jalur kudeta militer. Namun ada juga jendral yang menuju kursi kekuasaan dengan proses demokratis. misalnya Dwight D. Eisenhower, yang memimpin Colombia University sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1953, dan juga Franklin D. Roosevelt. Sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika, 1933, Roosevelt adalah Gubernur New York. 

Adapula yang menyayangkan Prabowo cenderung menggampangkan sesuatu persoalan. Berulang kali dalam forum debat calon presiden ia menyatakan akan menyediakan banyak uang untuk masyarakat desa, menyejahterkan mereka, menyediakan pekerjaan, mencetak sawah dan lain-lain. Ia tak pernah mengelaborasikan janji-janji itu ditepati; dari mana triliunan uang yang ia butuhkan nanti akan ia peroleh. Ia mengatakan akan menambal kebocoran uang negara,akan tetapi ia di lain sisi melupakan bahwa sebagian besar partai politik yang bergabung dalam koalisi yang ia bangun adalah partai yang kadernya bahkan pernah terlibat korupsi. 

Belum lagi jika kita berbicara tentang konsolidasi pemerintahan di Surabaya kemarin, dengan spectrum partai dan pendukung yang terbentang lebar dari Partai Keadilan Sejahtera yang puritan hingga Partai Amanat Nasional yang mengklain pluralis, perjumpaan dengan berbagai tokoh di detik-detik terkahir cukup menjadi sorotan tajam bagi para nitizen di Indonesia. Bagitu banyak kalangan juga mempertanyakan apakah nanti ketika prabowo jadi mampu melindungi umat Bergama selain Islam akan sulit terwujud? dikarenakan di barisan sang Jendral sadar atau tidak sadar, ada organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. 

Mari kita menengok Joko Widodo. Calon Presiden bernomer urut kosong sau ini sering dikritik kurang artikulatif. Pidatonya tidak berapi-api, terlalu teknis, dan kerap disebut kurang bervisi besar. Jokowi dianggap lebih cocok sebagai manajer atau pelaksana tugas dilapangan ketimbang Presiden. Ia tidak pandai menyampaikan gagasan. Ia bukan pemikir yang piawai menelurkan ide-ide. 

Namun pengalaman teknis yang dianggap sebagai kelemahan Jokowi ini sebetulnya merupakan kelebihan yang susah ditandingi Prabowo. Jokowi telah membuktikan dirinya sebagai wali kota solo 2005 banyak perubahan hingga menghantarkan menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012. Bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi menggebrak pola kepemimpinan yang tidak biasa, dengan Blusukan menjadi jurus utama. Hingga terpilih sebagai Presiden RI di 2014 

Bilik suara 17 April adalah penentuan terkahir, sudah semestinya presiden yang terpilih menyadari betul bahwa masyarakat tidak boleh terus menerus dibiarkan terbelah menjadi “kami” dan “kamu”. Tugas Presiden terpilih selanjutnya pertama adalah mengembalikan dan menyatukan masyarakat seperti semula yang selama ini sudah terpecah belah. 

Mari kita berbondong-bondong ke TPS 17 April 2019 membawa harapan perubahan dengan cara mencoblos pilihanmu. 

Ahmad Zia Khakim
Penulis buku Bunga Rampai Revolusi Peradaban penerbit Deepublish, 2017 


Reaksi:
Berikan Reaksimu Tentang Artikel di Atas Dengan Men-Checklist Reaksi Ini

Share this

Related Posts

Latest
Previous
Next Post »