kajian Ahad pagi UAD: Menghadapi bahaya munafik

Resume kajian Ahad pagi UAD:

Menghadapi bahaya munafik

(Jauh lebih bahaya dr kafir)

Definisi istilah munafik

Berasal dr kata nifaq = lubang tikus.

1. Nifaq aqidah -> munafik scr aqidah. Menyembunyikan kekafiran dlm hati, menampakkan keimanan dlm perbuatan.

2. Nifaq Amali -> contoh: wanita muslim tapi tidak mau berjilbab.

Menghadapi Nifaq aqidah, diperintahkan utk diperangi scr fisik/langsung. Sedangkan nifaq Amali, tidak.

Istilah lain:

1. Nifaq Akbar
2. Nifaq Asghar

Karakter munafik:

A. Dusta dlm kata (bohong) : pintu masuk karakter munafik lainnya.

Ingkar janji. (Kalo sudah bohong, pasti gampang ingkar janji)/tidak amanah.

B. Keras kepala, berbuat kerusakan. Tidak bisa dinasehati.
Contoh:

Sudah batuk, istri hamil, punya anak kecil, dinasehati utk tidak merokok (berhenti merokok)

Tapi dia berdalih, dg merokok dia sedang membantu negara dg pajak, dll.

C. Sombong dan angkuh.
Contoh: sombong dlm hal akademik. Sengaja membuat metode modern/baru dlm memahami Alquran, yg tujuannya bukan utk mencari/memahami kebenaran, tapi demi membelokkan dr makna sebenarnya yg dianggap jadul/tidak relevan dg jaman. (Di jurusan agama level S2/s3)

D. Berperilaku ganda. Berperilaku lain di tempat/kelompok lain.

Di hadapan memuji, dibelakang mencela/mengejek.

E. Sumpah palsu.

Usaha orang munafik

1. Menghalangi orang utk taat kpd Allah
2. Mengajak kpd kekafiran
3. Menyuruh berbuat jahat & menghalangi berbuat baik

Contoh: berusaha melegalkan LGBT, memperjuangkan legalitas nikah beda agama, sedekah rajin hanya pada saat pemilihan legislatif (pemilu).

Cara menghadapi orang munafik:

1. Perkokoh loyalitas
2. Jangan jadikan teman dekat/penolong
3. Jangan jadikan pemimpin (almaidah 57)

Tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas memasukkan orang munafik ke dalam kelompok orang kafir.

4. Melakukan Jihad

5. Waspada

6. Memperbanyak doa

Ustadz haji nur kholis, S.Ag, M.Ag.

Benarkah piagam madinah tidak ada kata "kafir"?

Beberapa waktu ini viral pernyataan seorang tokoh yang menyatakan bahwa tidak ada istilah kafir dalam piagam madinah. benarkah?

Ternyata setelah dicek, terdapat 2 kata kafir dalam piagam madinah.


١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Pasal 14 Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman

Kata kafir ada di piagam madinah fasal 14. Yang mengatakan tidak ada, mungkin kurang teliti.

وَلاَ يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلاَ يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

Pasal 14: “(1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman. (2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.”

Islam Politik diantara Tantangan dan Harapan

Oleh Ahmad Zia Khakim, S.H
Aktivis Muhammadiyah
Pegiat Darwis Foundation

Jangan pernah orang-orang baik menarik diri dari kehidupan dunia, apabila hal itu terjadi, maka orang-orang dzalimlah yang akan berkuasa (Dr.Haidar Nashir. M.A)

Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-programyang efektif untuk mengurangi kemiskinan begitulah idealnya namun nampaknya ini hanya asumsi belaka, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi  yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi perubahan iklim politik yang gaduh tidak berarah seperti saat ini. disaat-saat seperti ini, islam harus mampu  tampil sebagai penyejuk suasana yang memanas, islam harus mampu membantu memfasilitasi jawaban Demokrasi di sektor Ekonomi yang masih terkesan menjadi isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi kita secara komprehensif dan perhatian penuh, Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan umat islam Indonesia pada khususnya, Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat dan beragama, Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Di masa transisi pergantian pemerintahan, sebagian besar orang ikut andil banyak bicara isu pinggiran, hoax dll. tidak tahu pojok pinggirnya, persoalan yang ia tahu, mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. di alam demokrasi, tanpa berfikir panjang, apakah aspirasi yang  disampai akan menghasilkan dampak atau tidak. bahkan Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lagi-lagi kita dihadapkan persoalan SDM dan kedaulatan. 

Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing jelas akan menguntungkan mereka dan kalangan tertentu, belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia.

Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di  Indonesia. Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam. Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa.

Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan  bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat.

Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu  mensejahterakan rakyatnya. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi kita, maka umat islam indonesia harus berperan secara aktive ikut serta mematangkan demokrasitasi negara kita, agar disaat yang sama ketika nanti sudah matang masyarakat indonesia secara umumya sudah siap, selamat menyongsong usia 74 Tahun merdekanya indonesia. mari sama-sama kita persiapkan perubahan di tahun-tahun yang akan datang. demi 100 tahun indonesia gemah ripah lohjinawi, masyarakatnya sejahtera, bahagia, adil, makmur, negaranya maju.

BUAT APA SIH SEKOLAH?

BUAT APA SIH SEKOLAH?
Oleh: Zia Ul Haq

Pada awal abad ke-19, para 'orang terdidik' dari Virginia mengangkut anak-anak suku Indian di provinsi-provinsi utara negara bagian Amerika Serikat itu untuk disekolahkan di kota agar 'lebih beradab'. Setelah dianggap tuntas, mereka -para sarjana ini- dikembalikan ke sukunya. Apa jadinya? Alih-alih bermanfaat bagi nusa dan bangsa, mereka malah dianggap tak bisa jadi apa-apa.

Para tetua suku-suku itu melayangkan protes kepada pihak sekolah dan universitas di Virginia. Mereka kecewa, anak-anak Indian yang jauh dan lama disekolahkan, ketika pulang justru sudah tak bisa bicara dengan bahasa ibunya. Anak-anak itu tak bisa bercocok tanam, tak tangkas berlari dan berburu, tak bisa menahan lelah dan lapar. Dan ini yang fatal, mereka tak memahami kebijaksanaan leluhur dan tak menyadari keterhubungannya dengan alam.

Dalam kondisi semacam itu, mereka -yang terdidik itu- tak bisa menempati posisi apapun dalam struktur masyarakat kampungnya. Tak bisa jadi pemburu, prajurit, apalagi penasihat. Intinya, mereka tak bisa jadi apa-apa. Para tetua pun kapok, mereka tak lagi sudi mengirim anak-anaknya untuk 'dididik' ala sekolahan. Mereka justru menawarkan, "Lebih baik anak-anak dari Virginia itu yang dibawa kesini. Biar kami didik agar paham bagaimana untuk hidup." Demikian dikutip oleh Omi Intan Naomi dalam pengantar buku Menggugat Pendidikan yang ia sunting.

Sangat naif kalau kita menganggap orang yang sudah bersekolah tinggi adalah pribadi terdidik. Tidak. Seseorang baru bisa dikatakan terdidik setidaknya setelah tiga puluh tahun ia belajar dari kehidupan nyata. Begitu kata Syaikh Hamza Yusuf. Aku suka tokoh ini bukan hanya sebab dia ulama yang open-minded dan berwawasan Timur-Barat, tetapi juga sebab sering membicarakan perihal pendidikan Islam, mulai dari akar filosofis, hingga strategis praktis. Plus merealisasikannya dalam bentuk Zaytuna College, tak sekedar teori.

Ada satu gagasan filosofis yang disampaikan Syaikh Hamza dalam momen wisuda siswa Zaytuna. Anda bisa saksikan koleksi videonya di Youtube. Yakni bahwa pendidikan tidak boleh lepas dari jiwa kesakralan (sacred). Pendidikan tak boleh meniadakan hakikat tujuan manusia hidup di muka bumi. Pendidikan tanpa jiwa hanya akan melahirkan monster yang mengeksploitasi segalanya demi kepuasan nafsu, yang goal-nya sekedar menghasilkan uang dan kemakmuran bendawi. Kita boleh belajar apapun, namun harus tetap dilandasi dengan spiritualisme agar memekarkan kedamaian, dan dibalut dengan humanisme agar membuahkan kemanfaatan.

Menurutnya, dalam proses pendidikan, institusi sekolah hanya berperan seperlunya saja. Yakni 'sekedar' membekali peserta didik ilmu-ilmu alat untuk mengupas segala fenomena yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu alat ini disebut 'liberal arts' yang bermakna; perangkat untuk membebaskan. Yaitu mencakup tata bahasa, logika, dan retorika.

Dalam tradisi pendidikan Islam, pemapanan ilmu-ilmu alat ini sangat diutamakan, terutama dua jenis ilmu alat; kebahasaan dan numerik. Maka tak heran sampai hari ini kita bisa lihat di pesantren-pesantren salaf para santri dituntun untuk menguasai nahwu sebagai pisau bedah utama bagi ilmu-ilmu selanjutnya.

Setelah dibekali dengan ilmu-ilmu alat, yakni mapan secara kebahasaan dan logika, siswa akan berkembang seiring dengan intuisi belajarnya. Entah dalam ranah sains maupun humaniora. Untuk kemudian mengembangkan bakat bawaannya, serta menemukan jalannya bertahan hidup. Sekolah tak perlu kuatir terhadap masa depan siswa, tak usah sok mempersiapkannya agar siap bersaing dengan yang lain, mencetak agar ini itu, dan bla bla bla. Tak usah. Itu justru akan menyebabkan penyeragaman dan wabah kontestasi yang menjadi penyakit kronis, sebagaimana diidap oleh sistem pendidikan modern.

Yang terjadi saat ini dan kita alami bukanlah pemapanan ilmu-ilmu alat. Para siswa di tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas, dijejali dengan materi-materi membludak (kebanyakan adalah materi-materi yang tak perlu), dan dituntut dengan standar-standar penyeragaman yang absurd. Seakan-akan seorang siswa ketika lulus akan jadi superhuman yang mengetahui dan cakap dalam banyak hal. Apalagi kalau kita lihat praktek persekolahan di beberapa pesantren yang mendakwa 'modern', dimana para santri mendapat beban belajar ekstra siang dan malam, dengan tujuan; agamanya dapat, umumnya juga. Tujuan yang sangat mulia.

Tapi nyatanya tidak, lebih banyak di antara siswa yang ternyata 'tersiksa'. Capek betul mereka digempur tumpukan pelajaran plus pekerjaan rumahnya. Namun seringnya kita berapologi bahwa semua 'penyiksaan' itu adalah fitrah belajar; berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Lagipula banyak juga di antara mereka yang berhasil, bernilai bagus, dapat beasiswa, lanjut ke luar negeri, dan jadi 'orang'. Ini adalah contoh logika eliminasi yang hanya mengapresiasi para juara dan mengenyampingkan para 'produk gagal'.

Kegelisahan semacam ini juga diungkapkan Kristan A. Morrison dalam memoarnya, Free School Teaching: A Journey to Radical Progressive Education. Wanita yang sudah belasan tahun berkecimpung dalam dunia persekolahan ini merasa banyak hal tak beres dalam sistem pendidikan modern, khususnya di Amerika. Namun ia sering terbungkam ketika banyak orang di sekitarnya memblokir, "Apanya yang salah? Semua baik-baik saja. Buktinya kau bisa jadi orang sukses, bisa berpikir kritis, bisa bekerja nyaman. Tak ada yang salah. Adapun mereka yang gagal, ya salah mereka sendiri yang tak mau disiplin mengikuti sistem."

Awalnya ia mengiyakan. Namun makin banyak membaca, berdiskusi, dan mengamati, ia makin berontak dengan keadaan. Cara pandang orang-orang telah sesat, katanya. Mereka menganggap normal jika hanya ada lima siswa yang berhasil dalam kelas berisi empat puluh orang. Mereka bilang ini seleksi alam. Sedangkan menurutnya, ini kezaliman.

Logika seleksi semacam itu -yang menjangkiti masyarakat kita juga- tidak akan kita temukan di Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik yang punya teknik assesment yang sangat unik. Kau bisa baca tentang manajemen pendidikan ciamik di sana dalam buku tulisan Pasi Sahlberg, Finnish Lessons.

Tentu saja problem di atas bukan salah guru, bukan tanggung jawab mereka yang sekedar menjadi tenaga ajar dan begitu terikat dengan birokrasi. Ini adalah problem filosofis tentang eksistensi sekolah itu sendiri. Paradigma yang meraja sekarang seakan-akan terma pendidikan dimonopoli oleh institusi sekolah. Sehingga terjadilah apa yang telah terjadi. Maka wajar jika belakangan lebih banyak orang tua yang memilih homeschooling.

Sekolah, sekali lagi, hanya bertugas membekali siswa ilmu-ilmu alat. Sisanya, biar mereka 'membaca' dari kelas-kelas vokasional dan -terutama- pengalaman kehidupan. Kalau kau sekolah agar menjadi orang sukses dalam hal finansial dan sosial, maka kau salah arah. Bukannya menuju puncak, kau justru menjemput jurang. Jurang kegelisahan di dunia, dan jurang penyesalan di akhirat. Setidaknya itu yang kupahami dari petuah Imam Ghazali ketika mengawali uraiannya dalam Bidayatul Hidayah.

Wejangan sang imam ini diamini oleh John T. Gatto, seorang praktisi pendidikan yang 30 tahun melanglang di dunia persekolahan, kemudian menulis buku yang sangat provokatif mencemooh sekolah; Weapons of Mass Instruction. Dia bilang bahwa sekolah adalah salah satu manipulasi tercanggih dalam peradaban manusia, di mana seorang jenius dan berbakat bisa lumpuh potensinya. Dan anak lugu yang mencintai nada-nada semacam Adolf Hitler, bisa tertekan oleh berbagai tuntutan sekolah, kemudian terbentuk menjadi pembantai ras manusia di Perang Dunia. Dan orang-orang kreatif semacam Bill Gates lebih memilih keluar dari pusaran itu sehingga ia bisa mengembangkan inovasinya tanpa terpenjara standar-standar formalitas.

Terakhir. Kuharap kita tak harus sepakat dengan ungkapan Mbah Nun di berbagai kesempatan Maiyah, bahwa; "Sekolahlah sampai kau tak bisa lagi dibodohi oleh sekolah." Kita tak sepesimis itu terhadap lembaga persekolahan. Kuharap kita masih bisa memperbaikinya bersama. Setidaknya mempraktekkan efisiensi proses belajar di sekolah. Yaitu sekedar untuk membekali siswa dengan ilmu-ilmu alat yang bakal berguna betul baginya dalam kehidupan nyata. Tak perlu promosi yang muluk-muluk.

_____

Sepur Joglokerto-Kamandaka, Jumat Legi 10 Februari 2017.

Kedaulatan Ekonomi telah digadaikan

Kedaulatan Ekonomi telah digadaikan.

Muncullah pertanyaan kritis, kepada siapakah digadaikannya?

Kepadanya Kekuatan Asing dan pada saat yang bersamaan hakikatnya kita telah melemahkan kedaulatan politik, diplomatic, pertahanan Dan militer Kita. Bisa dikatakan hampir setiap Kebijakan domestik Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia selalu kelihatan pengaruh Besar kepentingan Asing yang melemahkan kepentingan Nasional Bangsa indonesia sendiri. Dalam era Globalisasi yang mengalir Sangat deras, indonesia telah terseret menjadi sekedar sumbordinat atau agen setia bagi kepentingan Asing.

Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte bukan saja perekonomian Nasional seperti Kebijakan perdagangan, Keuangan, perbankan, penanaman Modal, kepelayaran, kepelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas Dan non migas, dan lain sebagainya, Lebih Dari sekedar itu yakni Kebijakan politik Dan pertahanan. Bahkan bisa dikatakan Bangsa indonesia telah Tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nampak Bangsa Kita begitu cepat Lupa pada sejarah. George santayana, filosof Spanyol berpendidikan Amerika (1863-1952), pernah memperingati bahwa mereka yang Gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi sejarah itu (Those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them). Ada pepatah Asing yang Sangat terkenal, I histoire se répète, sejarah berulang kembali. Kalau Kita mau benar-benar jujur melihat hilangnya kemandirian dan kedaulatan Ekonomi Kita, Sesungguhnya sejarah imperialisme tempo Doloe kini telah hadir kembali dalam pengejewantahan yang berbeda, alias Penjajahan Wajah baru, sayangnya Kita Tak menyadarinya, bahkan Alpa Dan menikmatinya sungguh celaka! 

George Bernard Shaw, Seorang dermawan dan sosialis Irlandia (1856-1950), mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang unik, sekaligus aneh, sekalipun sejarah selalu berulang, manusia Sangat sulit, bahkan Tidak mampu, untuk Tidak mengulangi sejarah yang buruk. Shaw mengatakan: "if history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must man be of learning from experience ". 

Solusi kongkritnya Dari Hal yang paling Mendasar yakni, Kita sebagai Anak bangsa Memiliki kewajiban agar lebih giat menggencarkan pentingnya kedaulatan Ekonomi ditangan Bangsanya sendiri (Sangat Strategis). Kita sebagai pribadi-pribadi anak Bangsa sudah semesti ikut menjalankan Roda perekonomian Dari sektor yang paling terkecil (Entrepreneurship Era industri 4.0) pelaku-pelaku Ekonomi Digital berbekal I phone example.

Seperti yang disampaikan oleh Nabiyuna Muhammad SAW mengenai pentingnya kesadaran sejarah, melampui jauh Dari para filosof manapun. Beliau mengatakan:

" Barang siapa Memiliki Masa Sekarang Lebih bagus Dari Masa lalunya, ia tergolong orang yang beruntung;

Bila Masa sekarang sama Dengan Masa lalunya, ia termasuk orang yang merugi,

Bila Masa sekarang Lebih buruk Dari Masa lampaunya, ia tergolong, orang Bangkrut.'

sejarah adalah kontinuitas antara Masa lampau, Masa sekarang Dan Masa depan.

Berdasarkan kriteria Nabi SAW itu, Kita mudah-mudahan bukan Bangsa yang bangkrut, sekalipun belum menjadi Bangsa yang beruntung. Bila Kita cermat, apa- apa yang Kita lihat Hari ini semestinya mengusik hati, Dan memicu gelisah, Karena hakikatnya dalam banyak Hal Kita hanya melakukan pengulangan sejarah kolonial.maka Mari sama-sama sadar Merebut kembali kedaulatan Ekonomi Kita.

Oleh Ahmad Zia Khakim, S.H.

Owner BMT Indonesia

Aktivis Muhammadiyah

Pegiat Darwis Foundation

Momentum memunculkan Kembali Kesadaran Teknokratis Muhammadiyah

Momentum memunculkan Kembali Kesadaran Teknokratis Muhammadiyah

Oleh IMMawan Ahmad Zia Khakim. SH.

(Aktivis Muhammadiyah)

Dalam Diskursus pewacanaan Kebangsaan, terutama Ketika mendekati Pemilu ataupun ajang Muktamar, Muhammadiyah selalu dihadapkan Dengan adanya dua desakan, Baik berasal Dari Publik External, ataupun kadernya sendiri internal.

Desakan agar Muhammadiyah mulai melek secara Politik disatu sisi, Dan disisi lain desakan agar Muhammadiyah tetap pada Khittahnya Dengan berada pada jalur Dakwah kulturalnya, perbincangan ini Semakin riuh dan meramaikan Internal Persyarikatan, Kita harus Reflektif melihat semakin minimnya kader-kader Muhammadiyah yang masuk dalam kontestasi Politik pemerintah [ Hight Politic ] Sebaik - baiknya Siyasah [Meminjam Istilah Hos Cokroaminoto ]

Posisi ini sekan menjadi badai Kritis Dan Kritik paradigmatik selain gerakan juga pemikiran yang menghujam Muhammadiyah. Karena yang Kita tahu Lewat pembacaan penulis, Muhammadiyah telah menghabiskan diri sebagai gerakan dakwah Amar ma'ruf Nahi munkar.

Lompatan Extrimesme (Kuantum)

Taawaran gagasan. Secara epistimologi -ontologis, Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Sosial -keagamaan yang lahir Dari penalaran wahyu dan Realitas lokal KH. Ahmad Dahlan, yang bercikal bakal pada nalar Kritis atasTradisi lokal yang despotic (kaku) Dalam Diskursus pewacanaan Kebangsaan di tubuh Muhammadiyah harus tetap pada Khittahnya, dengan berada pada jalur Dakwah kulturalnya, Dan Mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dengan mengayomi semua partai politik dengan menyamakan porsi Selama bertujuan untuk mendorong Amar ma'ruf Nahi munkar kearah gerakan Politik praktis.

Kritikan ini sementara waktu Bisa diterima dengan alasan godaan Politik yang nantinya akan menimbulkan lompatan Kuantum Extrime dalam Muhammadiyah, dari kesadaran hermeneutis menuju kesadaran Teknokratis. pergeseran makna dari Cara kultural menuju penciptaan makna secara teknis.

Perlu Kita ingat, Satu Hal dengan Perubahan ini bukan berarti Muhammadiyah akan bebas makna dan menjadikan Seolah fana (hampa) Tradisi dakwah kultural. Sebaliknya justru Perubahan ini akan menjadi semakin mendekatkan Muhammadiyah kepada tujuan dakwah Amar ma'ruf Nahi munkar. Sebagai Produk Modernisasi Muhammadiyah yang semestinya memang dipandang senagai lembaga /ormas yang tidak bebas Nilai dan final yang tidak lagi menerima masukan-masukan yang beriringan dengan semangat Zaman (Diabad ke 2 Muhammadiyah). penulis berharap Muhammadiyah Kian Cerdas, lincah, lihai sekaligus elastis dalam menghadapi berbagai kontestasi - kontestasi yang menyangkut hajat orang banyak, Apalagi agenda-agenda didepan 2019/2020 Sangat Strategis dalam rangka ikut andil menentukan nasib Bangsa. (Tetap menjadi Kompas penentu arah Negeri)

Muhammadiyah harus disadari berakar dari proyek geneologinya KH. Ahmad Dahlan, sebagai daur ulang Islam revivalisme yang dikembang biakan dari Muhammad Abduh dan jalaluddin Al -Afghani puluhan Tahun lalu, yang kembali kepada claim Ar-ruju Ila al-Quran wa As-Sunnah.

Dalam iklim demokrasi yang di selenggarakan Kian marak Dari tingkat RT RW, Kelurahan, desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Hingga Negara. Tentu Kita harus Refleksi ke kedalam sejauh apa ikut andil memperankan diri sebagai Agent Pencerakan untuk kemaslahatan umat Dari SKala lokal Hingga Global Yang semuanya penulis kira Bisa di persiapkan Sedini mungkin Dari dalam tubuh persyarikatan [ Kritik Tajam kepada Muhammadiyah memang Tidak mencetak / design secara serius tersistemik dalam upaya-upaya menyiapkan Generasi Calon Pemimpin (leader) Dari SKala lokal Hingga Global) terbukti Capres. Hingga Cawapres Selama ini Masih Sangat minim, yang betul-betul lahir Dari Rahim Muhammadiyah.

Kekuatan Politik dalam Islam adalah hal yang paling ditakuti dalam dunia. Maka tidak heran bila Samuel P Hungtington dalam bukunya Who Are We?

Mengatakan 'islam is the only Civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice" bahwa hanya islamlah yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan peradaban Barat. Tengoklah di negara-negara Arab spring Countries. 

Penggerak Zaman berkemajuan.

Di era Kepemimpinan Din Syamsyuddin, Muhammadiyah sebetulnya telah bermetamorfosa menjadi sebuah gerakan Islam (Al - Tajrid) Purifikasi islam secara bersamaan juga gerakan pembaharuan ( At Tajdid), seperti keberhasilan dalam melakukan jihad konstitusi berupa gugatan terhadap UU Migas Dan UU Sumber Daya Air. Padajal reseach salah Satu Mahasiswa UI Fakultas Hukum Ada Ratusan UU yang Kontra Revulisioner Dengan semangat kedaulatan Negara Kita, Meskipun Sudah di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi keputusan itu Tidak di iringi Dengan keindahan Realitas.

Berpolitik hanyalah sebuah alat, substansinya adalah tujuan baldatun Toyyiban warobbun ghofur. Munculnya kesadaran Teknokratis memang bukanlah ide baru dalam Muhammadiyah akan tetapi tetap harus dihadapi secara Arif Dan bijaksana.kemunculannya sehingga mampu melahirkan kader-kader baru yang Akan menjadi Pendobrak peradaban atau melahirkan generasi- generasi Muhammadiyah Dan Islam yang Progressive dalam menjawab Tantangan dan kebutuhan Zaman.

Mari Berta'awun untuk Negeri, Fastabiqul Khoirot !

Muslim Penyembah Simbolisme

Oleh : Dania

            Akhir akhir ini masyarakat indonesia dihebohkan dengan berita vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada upacara peringatan Hari Santi Nasional di  alun-alun Limbangan Kabupaten Garut. Berita yang beredar menyebutkan bahwa ada sekelompok Banser beramai-ramai membakar sebuah bendera berwarna hitam yang berlafadz laa ila ha illallah (tidak ada tuhan selain Allah). Dalam pengakuannya, alasan sekelompok Banser melakukan pembakaran terhadap bendera tersebut dikarenakan ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran kesepakatan yakni mengibarkan bendera selain bendera merah putih.

Teologi IMM, Teologi Al Ma'un, Teologi Al Ashr, Teologi tajdid

Sebenarnya tujuan utama saya pergi ke Pulau Alor beberapa waktu yang lalu bukanlah mengamati kawan-kawan Kristen Muhammadiyah, melainkan menjadi pemateri Darul Arqam Madya PC IMM Kabupaten Alor. Saya diminta mengisi materi dengan judul "Teologi IMM dalam Konstruksi Peradaban". Seketika saya kaget lihat judulnya, berat sekali. Saya ini kan orangnya walau badan berat tapi gak suka yang berat-berat, yang simpel-simpel saja lah.

Sehari sebelum mengisi materi saya berkesempatan memberikan sambutan dalam pembukaan DAM. Karena DAM ini merupakan perkaderan tingkat menengah, yang menyiapkan kader-kader pimpinan tingkat cabng dan DPD, maka saya kutip surat Al Baqarah:30. Dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa Allah punya grand design menjadikan Adam pemimpin di muka bumi. Namun kalau memang rencana awalnya Adam adalah tinggal di bumi, kenapa harus transit dulu di surga atau taman Eden?

Ini adalah isyarat bahwa Allah ingin memberikan gambaran surga kepada Adam, agar ketika dia jadi khalifah di bumi, dia membuat bumi seperti surga yang pernah ditinggali. Bukan seperti apa yang dikatakan Malaikat, bahwa sang khalifah ini akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi tolok ukur keberhasilan misi kekhalifahan Adam adalah apakah bisa membuat bumi seperti surga atau tidak?

Hari esoknya barulah saya mengisi materi utama. Saya berkomentar soal tema yang diberikan. Jika materinya teologi IMM, maka saya katakan IMM tak punya teologi sendiri, teologi IMM adalah ikut kepada teologi Muhammadiyah. Kalau ideologi mungkin punya, karena ada matannya. Lantas apa itu teologi? Secara sederhana teologi di sini berarti cara pandang terhadap sesuatu dengan Tuhan atau agama sebagai basisnya. Yang saya kenal ada istilah teologi pembebasan.

Lantas bagaimanakah teologi Muhammadiyah itu? Pertama adalah teologi Al Ma'un, yang sangat terkenal karena difilmkan dalam Sang Pencerah. Dari etos Al Ma'un ini lahirlah peradaban berupa amal usaha dalam bidang schooling, healing dan feeding. Bangunan-bangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan merupakan wujud peradaban yang nyata dapat kita lihat sampai hari ini.

Kedua, teologi Al Ashr, sebuah ajaran Muhammadiyah yang terlupakan. Jauh sebelum mengajarkan Al Maun, yang diajarkan Kyai Dahlan adalah surat Al Ashr. Inti dari surat Al Ashr kita harus menjadi individu-individu yang menghargai waktu, produktif dan berdaya saing. Jika teologi Al Maun bercorak sosialistik, maka teologi Al Ashr bercorak kapitalistik.

Ketiga, adalah teologi tajdid sebagai basis faham agama dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah mempunyai dua doktrin : Pertama doktrin pemurnian dalam hal akidah dan ibadah mahdah. Kedua doktrin pengembangan dan inovasi dalam persoalan muamalah dunyawiyah. Persoalan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah meliputi saintek dan ilmu-ilmu sosial.

Dalam akidah dan ibadah mahdah Muhammadiyah mengikuti salaf. Sementara dalam persoalan muamalah dunyawiyah Muhammadiyah tidak mengikuti salaf melainkan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman bahkan mengembangkannya. Misalnya soal hisab dan penerimaan terhadap NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.

Menimbang Periodisasi Keanggotaan Legislatif

Oleh: Dania Syafaat, S.H.

Konsep trias politica yang digagas oleh John Locke yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu hingga saat ini masih menjadi jiwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa sebuah negara yang baik kekuasaanya tidak bisa diserahkan kepada satu orang saja, melainkan harus dibagi-bagi menjadi tiga bentuk kekuasaan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sejarah Republik kita mencatat bahwa konsep pemisahan kekuasaan ini pertama kali dicetuskan pada saat Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Hingga akhirnya teori inipun akhirnya mengalami banyak dinamisasi seiring pergantian rezim hingga saat ini. 

Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah memantapkan diri menjadi sebuah negara hukum (nomocracy) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari adanya negara hukum yakni mengharuskan kita untuk melaksanakan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan hukum yang diciptakan oleh negara. Adapun jenis dan hierarki hukum yang berlaku di Indonesia sudah ditentukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diawali oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai ground norm ,kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga Undang-Undang/Perpu, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang. Selain Legislatif, lembaga eksekutif juga berwenang membentuk produk hukum walaupun tingkatanya dibawah dari produk hukum yang dikeluarkan oleh legislatif. Namun jika dilihat pada kondisi saat ini, nampaknya lembaga legislatif kurang menunjukkan taringnya bahkan bisa dikatakan tidak memberikan kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, anggota legislatif seperti tidak memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja. Bahkan jika kita lihat, di tahun 2018 DPR baru mengesahkan 9 item undang-undang dari target prolegnas prioritas tahun 2018 sebanyak 57 item undang-undang. Bukan tanpa alasan mengapa dinamisasi dari kinerja legislatif begitu lamban. Dapat diasumsikan faktor yang menjadi pengaruh adalah tidak adanya rotasi kepemimpinan di dalam tubuh DPR. Saat ini banyak anggota DPR yang menjabat lebih dari dua periode (sepuluh tahun) seperti Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong yang hampir seperempat abad duduk dikursi senayan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menyebutkan bahwa “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Dari frasa tersebut tidak tertulis klausul mengenai “ sesudahnya anggota lembaga perwakilan rakyat bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan”. Padahal seperti kita ketahui, bahwasanya Presiden pun dibatasi masa jabatnya sesuai dengan UD 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Jika kita bandingkan maka antara jabatan presiden dan legislatif sudah menghilangkan sisi keadilan. 

Seharusnya publik mulai melihat isu periodisasi anggota legislatif dengan mata terbuka. Padahal, adanya periodisasi diharapkan negara mendistibusikan hak untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat sebagimana dijamin di dalam UUD 1945. Ada istilah yang pernah dikatakan oleh Lord Acton yaitu, ”Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely.” .

Tidak adanya periodisasi justru muncul potensi penyalahgunaan wewenang ketika seseorang terlalu lama menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat. Bahkan saat ini ada juga anggota legislatif yang terkena skandal korupsi dan tidak segan mendaftarkan dirinya kembali saat pemilu 2019 nanti.

Namun, Di lain sisi dampak positif adanya periodisasi tentu berpengaruh langsung  terhadap partai politik (parpol). Perkaderan di dalam tubuh parpol tentu akan berjalan dan terus akan regenerasi sehingga visi dan misi parpol terus berjalan dan berkesinambungan. 

Nampaknya, isu periodisasi ini akan susah untuk di implementasikan mengingat kondisi politik di Indonesia saat ini masih begitu keruh. Namun sebagai masyarakat seharusnya sudah cerdas dalam memilih siapa anggota dewan yang pantas untuk merepresentasikan dirinya. Masyakat harus mulai mencari tahu latar belakang kehidupan calon anggota legislatif dan tidak terpengaruh lagi dengan uang politik.

Ekonomi Kerakyatan

Oleh Ahmad Zia Khakim. S.H 

(Sekops Instruktur IMM Jawa Tengah) & Paralegal MHH PWAisyiyah Jawa Tengah 

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya perlu diperhatikan agar tidak Salah definisinya. 

Secara ringkas Konvensi ILO 169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti peternakan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. 

Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada sangat Apik Dan tidak merusak Siklus perekonomian Global Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya Lagi-lagi titik Tekannya Ada di SDMnya. 

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut beberapa Referensi sistem Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguh pada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung – hubungkan sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat. Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli . 

Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan Dan Terus di "Isukan" Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk ( entry point) bagi terselenggarakannya system ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya; Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme ; persaingan yang berkeadilan ( fair competition) ; Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.; Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap ; Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. 

Yang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal. Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan 

ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat Distrik. Untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat kampung dan Distrik bisa dimulai dengan pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar-benar yang inklusif dan partisiporis di tingkat Distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.